YARA Bireuen Minta Penegak Hukum Periksa Kegiatan Bimtek

MEDIARESMI.COM | Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Bireuen, Muhammad Zubir, SH., MH., meminta penegak hukum memeriksa bimtek yang dinilai tidak bermanfaat bagi peningkatan pembangunan gampong.

Muhammad Zubir sangat menyayangkan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan Tema Mewujudkan Ketahanan Pangan Desa Yang Kuat dan Berdaya Guna itu dilaksanakan di Jakarta.

“Kegiatan tersebut terkesan dipaksakan dan output yang sangat diragukan apa hasil yang dibawa pulang oleh perangkat desa dari Jakarta pasca mengikuti Bimtek tersebut,” ujar Zubir, Senin 22 Agustus 2022.

Ketua YARA Bireuen ini mengatakan, lembaga pelaksanaan bimtek telah salah memaknai pesan dari Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Desa PDTT.

Yang mana, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor. 104 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Permendesa PDTT Nomor. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, yang dimaksud 20 persen penggunaan Dana desa untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani adalah untuk biaya belanja dalam program tersebut.

“Bukan untuk Bimtek, karena Bimtek ini ada dananya tersendiri yang dialokasikan dari Dana Desa. Lagipula program Bimtek seperti ini juga tidak layak dilaksanakan di Jakarta,” kata Zubir.

Dia menjelaskan, alasannya karena DKI Jakarta dalam hal ketahanan pangan baik nabati maupun hewani justru bertumpu dari daerah lain di luar Jakarta. Ia bahkan mengusulkan untuk dilaksanakan di Bireuen, dengan mengundang para ahli dari luar.

“Jadi tidak terjadi pemborosan Dana Desa yang mencapai Rp 14.050.000,- per pesertanya. Yang mana per desa mengirim dua orang peserta, berarti per desa harus mengeluarkan Anggaran Dana Desa sebesar Rp 29.000.000,-,” ungkap Zubir.

Jika dikalikan dengan jumlah desa di Kabupaten Bireuen, kata dia, maka Anggaran Dana Desa Kabupaten Bireuen mencapai Rp 17,9 Miliar yang harus dikeluarkan.

“Itu belum lagi biaya tiket pesawat (transport) yang harus ditanggung oleh masing-masing peserta, yang diduga juga bakal menguras dana desa juga,” imbuhnya.

Mantan Ketua YARA Nagan Raya itu pun meminta aparat penegak hukum, baik Kepolisian atau Kejaksaan, yang mempunyai kewenangan mengawasi uang negara untuk memeriksa kegiatan ini.

“Jangan sampai terjadi penyimpangan dan terus tidak tepat sasaran atau output yang didapat. Apalagi kami mendapat informasi dari Publik bahwa Acara ini dibekingi oleh Oknum Penegak Hukum,” tutup Zubir.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *