Home > Polhukam > Politisi PAN Desak Prabowo dan Panglima TNI Mundur

Politisi PAN Desak Prabowo dan Panglima TNI Mundur

Sebarkan Berita Ini

MEDIARESMI.COM | Anggota DPR RI Fraksi PAN, Ahmad Yohan mendesak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mundur dari jabatannya.

Hal itu disampaikan terkait insiden tenggelamnya kapal selam Nanggala-402 yang menewaskan 53 prajurit Angkat Laut RI.

Menurut Ahmad Yohan, kedua sosok tersebut sudah tidak tepat memimpin institusi pertahanan RI. “Kalau ada faktor human error, soal manajemen teknis dan soal infrastruktur kemiliteran yang tidak layak, dua orang ini paling bertanggung jawab,” katanya.

“Mundur saja kalau tidak mampu mengurusnya. Belajar malu dong seperti orang Jepang,” ujar Ahmad Yohan dalam keterangan tertulisnya, Senin 26 April 2021.

Yohan menjelaskan, KRI-Nanggala 402 merupakan kapal tua buatan Jerman thun 1977 dan dikirim ke Indonesia tahun 1981. Dengan kata lain, usia Nanggala-402 sudah 44 tahun.

“Usia 44 tahun untuk ukuran manusia ya performa sudah turun dong. Meski diawetkan berkali-kali, sudah di-docking ulang kali, namanya barang tua ya tetap saja tidak awas,” tegas Yohan.

Fakta alutsista Tanah Air yang banyak berusia tua ini juga tak sejalan dengan semangat sebagai poros maritim dunia yang digaungkan pemerintah. Jika cita-cita tersebut benar-benar ingin diwujudkan, harus didukung dengan alutsista mumpuni dan berusia remaja.

Selain itu, ia juga menyinggung kinerja Menhan Prabowo yang belakangan justru fokusnya bergeser. Alih-alih memperkuat alutsista pertahanan negara, Ketua Umum Partai Gerindra itu justru sibuk mengurusi lumbung pangan.

“Mestinya urus sistem dan infrastruktur pertahanan nasional, malah urus food estate. Inikan tidak makesense. Prabowo juga lebih sibuk rekrut 100 body guard untuk keamanan dirinya yang tak ada korelasi dengan tupoksinya,” kritiknya.

Pun demikian dengan Panglima TNI Marsekal Hadi. Ia menilai, selama ini Panglima lebih sibuk mengurusi organisasi masyarakat (Ormas) dibanding fokus ke profesional kemiliteran.

“Penertiban Ormas itu tugas Polri. Terkecuali Polri tidak mampu. Kalau Menhan dan Panglima TNI malfunction, untuk apa dipertahankan. Mundur saja kalau begitu,” tandasnya.

Sumber: RMOL/Gelora

You may also like
Preman Makin Berani Keroyok Anggota TNI
Menhan Prabowo Buka Rekrutmen Pasukan Komponen Cadangan Pertahanan
Pengamat Sebut Marsekal Hadi Tjahjanto Gagal Pimpin TNI
Personel Subdenpom IM/1-3 Sigli Berbagi Takjil kepada Warga

Leave a Reply