oleh

Polisi Disebut Tolak Laporan Dugaan Korupsi Terhadap Menko Luhut

MEDIARESMI.COM | Polda Metro Jaya disebut menolak laporan masyarakat terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Menko Luhut dilaporkan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil atas dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi berkaitan bisnis tambang di Papua, Rabu 23 Maret 2022 kemarin.

Kepala Divisi Hukum KontraS Andi Muhammad Rizaldi mengatakan, alasan penyidik Polda Metro Jaya menolak laporan terhadap Luhut, karena penanganan laporan kasus dugaan korupsi harus melalui laporan informasi dan tidak bisa melalui laporan polisi.

“Ketika kemudian, kita tanya apa dasar peraturan yang membuat polisi mengajukan penjelasan tersebut. Tetapi pertanyaan itu tidak dijawab dan tidak ada dasar yang bisa dijelaskan oleh aparat kepolisian,” ujarnya, seperti dilansir Merdeka.com, Kami 24 Maret 2022.

Andi mengungkap, Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) No 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberi penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dia menjelaskan, petugas berwenang wajib menandatangani laporan Tipikor yang disampaikan pelapor. “Bahkan petugas wajib mencatat laporan yang disampaikan pelapor secara lisan,” tegasnya.

Andi menyatakan bahwa alasan polisi menolak laporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi praktik investasi ekonomi secara ilegal, tidak dapat diterima oleh pihaknya.

Sementara itu, masih mengutip Merdeka, sebelumnya, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan tidak perlu khawatir terkait laporan tersebut. Dia yakin betul bahwa Luhut tidak memiliki bisnis di Intan Jaya Papua.

“Tidak khawatir karena tahu persis nggak punya bisnis di sana. Yang seharusnya khawatir justru yang buat kajian,” kata Jodi, Rabu 23 Maret 2022 kemarin.

Jodi juga menantang pihak yang mengaku memiliki data terkait keterlibatan bisnis Luhut di Papua agar membuka data dan fakta di pengadilan. “Makanya buka-bukaan saja di pengadilan, enggak usah dikit-dikit buat konpers dan webinar,” imbuhnya.

 

(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed