oleh

Pj Walikota Banda Aceh Ingin Bagi 10 Juta Bendera, GePRAK Sebut Program Konyol

MEDIARESMI.COM | Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq, dikabarkan ingin membagikan secara gratis 10 juta bendera merah putih kepada warga, dalam rangka menyambut HUT RI tahun 2022.

Rencana itu mendapat respon dari masyarakat. Salah satunya dari kalangan pemuda yang menamakan diri sebagai Gerakan Pro Rakyat Kota alias GePRAK.

Perwakilan GePRAK, Amirul Fazlan mengatakan program bagi-bagi bendera tersebut sangat konyol dan tidak merakyat. Dia menyebut program Pj Wali Kota tersebut tidak masuk akal.

“Perlu dicatat oleh Pak Pj Walikota, jumlah penduduk Banda Aceh hanya sekitar 260 ribuan jiwa, dan jumlah rumah tangga hanya sekitar 65 ribuan. Lalu kalau dibagi bendera 10 juta bendera, mau dibagi kemana,” tanya Fazlan.

Kecuali, kata dia, Pj Wali Kota membagikan setiap penduduk Banda Aceh masing-masing 50 helai bendera merah putih. Lalu menjadi pertanyaan dia lagi, mau dipasang kemana bendera sebanyak itu?

“Kenapa tidak beli beras saja bagi-bagi ke penduduk sekalian. Ini jelas-jelas program konyol di tengah kegalauan Pj Walikota,” ujarnya pada media, Kamis 4 Agustus 2022.

Fazlan menilai Pj Wali Kota sedang galau untuk mencari formulasi program inovatif dan kerakyatan.

“Program konyol seperti ini menunjukkan konseptor pembisik Wali Kota tak punya konsep dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, sehingga mereka lupa akan persoalan yang dibutuhkan masyarakat kota,” katanya.

Bayangkan saja, kata Fazlan, dari anggaran yang dialokasikan untuk mencetak 10 juta bendera berapa banyak UMKM dan rumah duafa yang bisa dibantu.

“Jika harga 1 lembar bendera dalam skala besar Rp 5.000,- saja, maka untuk mencetak 10 juta bendera bisa menyedot, Rp 50 miliar, katakan ada diskon 40 persen, jadi uang yang tersedot untuk 10 juta bendera bisa mencapai Rp 30 milyar. Bayangkan jika itu dibantu UMKM, rumah duafa atau pembangunan mesjid berapa banyak bisa dibantu,” paparnya.

Dia meminta Pj Wali Kota Banda Aceh lebih realistis dalam menggunakan anggaran agar maksimal untuk dirasakan rakyat. Apalagi kondisi keuangan daerah belum stabil.

Dia mengingatkan Pj Wali Kota, pasca penandatanganan MoU Helsinki, rakyat Aceh sudah kembali kepangkuan NKRI, apalagi masyarakat Kota Banda Aceh, memiliki kesadaran yang tinggi.

“Tanpa dibagikan Pj Walikota selama ini juga masyarakat kibarkan bendera merah putih setiap HUT RI. Ini menunjukkan Pj Walik Kota justru menghadirkan kesan bahwa dia masih meragukan nasionalisme masyarakat Banda Aceh selama ini,” imbuhnya.

(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed