oleh

Pj Bupati Aceh Besar Serahkan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023

MEDIARESMI.COM | Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali SPd MSi.

Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna, Senin 1 Agustus 2022. Turut hadir pada kesempatan itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Besar, Drs Sulaimi MSi bersama para Staf Ahli Bupati, Asisten Setdakab, Kepala OPD dan para camat.

Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menjelaskan, keseluruhan pengalokasian belanja daerah Kabupaten Aceh Besar untuk tahun anggaran 2023 terbagi dalam 9 urusan pemerintahan.

Pertama urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, pendukung, penunjang, pengawasan, kewilayahan, pemerintahan umum, dan urusan kekhususan Aceh.

Dari keseluruhan urusan tersebut terbagi dalam 38 urusan bidang dan tersebar di 58 OPD dalam lingkup Pemkab Aceh Besar.

Muhammad Iswanto mengatakan, struktur pendapatan daerah Aceh Besar direncanakan dengan asumsi total pendapatan daerah sebesar Rp 1.745.654.015.474, dengan persentase distribusinya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 11,53% atau Rp 201.280.000.000, pendapatan transfer sebesar 88,13% atau Rp 1.538.374.015.474, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,34% atau Rp 6.000.000.000.,

Pj Bupati Aceh Besar menambahkan, asumsi total belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp 1.755.654.015.475, yang terdistribusi pada belanja operasi sebesar 60,69% atau Rp 1.065.461.736.138, belanja modal sebesar 7,25% atau Rp 127.230.132.507, belanja tidak terduga sebesar 0,57% atau Rp 10.000.000.000, dan belanja transfer sebesar 31,50% atau Rp 552.962.146.830.

“Asumsi total pembiayaan daerah yang terdiri dari sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa, yaitu sebesar Rp 10.000.000.000,” katanya.

Tema pembangunan Kabupaten Aceh Besar yang diusung untuk tahun 2023 yaitu peningkatan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Aceh Besar.

Ada empat prioritas pembangunan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi dampak sosial pandemi Covid-19, meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Iswanto juga menyebut pemantapan pelaksanaan syariat Islam dan keistimewaan Aceh.

Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali mengatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam penyusunan APBD, kepala daerah terlebih dahulu menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan mengacu kepada pedoman penyusunan APBD.

Menurutnya, dalam menyusun rancangan KUA harus memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategis pencapaian.

Kemudian dalam menyusun Rancangan PPAS, hendaknya harus memperhatikan tahapan, antara lain menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas serta program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun.

“Di samping itu, menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan,” katanya.

(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed