Home > Polhukam > Pengamat Politik Kembali Singgung Posisi Wagub Aceh

Pengamat Politik Kembali Singgung Posisi Wagub Aceh

Sebarkan Berita Ini

MEDIARESMI.COM | Pengamat Politik Usman Lamreung kembali menyinggung posisi calon wakil Gubernur Aceh untuk mendampingi Nova Iriansyah di sisa masa jabatan periode 2017-2022.

Menurut Usman Lamreung, posisi Wagub Aceh sangat penting dalam membantu pemerintahan Gubernur Nova Iriansyah, karena menjadi kebutuhan rakyat dalam mengelola pemerintahan Aceh saat ini.

“Karena posisi Wagub dalam konteks kepentingan pembangunan Aceh, adalah kebutuhan rakyat, pengisian dan penguatan perdamaian, sosial politik, sosial budaya dan agama serta hukum,” katanya pada MEDIARESMI.COM, Selasa 26 Januari 2021.

Menurutnya, posisi Wagub harus punya figur yang memiliki kemampuan dan pengalaman memimpin Aceh tingkat provinsi, memiliki legitimasi dan harapan sosial politik kuat dari masyarakat, memahami penanganan pontensi konflik dan bencana, memilik jaringan dan pengalaman komunikasi intens ke tingkat nasional.

Selain itu juga harus mampi berkomunikasi dengan komponen pemerintahan daerah di Aceh termasuk Muspida, ulama dan tokoh-tokoh berpengaruh terutama yang pernah terlibat dalam konflik dan perdamaian Aceh.

Idealnya, kata Usman Lamreung, posisi Wagub dari kalangan etnik Aceh pesisir yang memiliki legitimasi sosial politik yang kuat. Jika dari kalangan partai, maka idealnya dari kalangan partai lokal atau pimpinan partai lokal yang memiliki pengalaman dan kemampuan memimpin tingkat provinsi.

“Tidak mesti dari partai pengusung. Sejauh ini, dari kalangan partai pengusung, baik partai lokal PNA-PDA maupun parnas PDIP, PKB dan Demokrat tidak ada satupun yang ideal dan yang layak mengisi posisi jabatan Wagub dilihat dari sisi kemampuan, pengalaman dan legitimasi sosial politik dari masyarakat,” ungkapnya.

Usman Lamreung menegaskan, selain Irwandi dari PNA dan Nova Iriansyah dari Demokrat, memang belum ada tokoh lain yang layak dari partai pengusung untuk posisi Gubernur maupun Wagub.

Secara undang-undang, lanjutnya, hak partai pengusung adalah hak penuh untuk mengusung, tetapi hak diusung dimiliki oleh setiap warga negara. Sesuai dengan prinsip politik demokrasi dan tujuannya.

Akademisi Universitas Abulyatama itu menuturkan, dalam praktiknya juga secara dominan, mulai dari presiden hingga bupati/walikota, dan para wakil, partai-partai politik, tidak memaksakan kader atau pengurus partai untuk menjadi capres/cawapres, cagub/cawagub, cabup/cawabup dan seterusnya.

Tetapi lebih mencari tokoh partai dari partai lain atau bahkan dari tokoh rakyat yang tidak memiliki partai untuk dicalonkan. “Kemampuan dan pengalaman menjadi variabel paling penting yang harus dilihat untuk kepemimpinan, tegasnya.

Magister Ilmu Politik itu menjelaskan, partai politik juga akan terus hebat dan besar jika melakukan hal itu dan dapat mencerminkan politik dari rakyat untuk rakyat. Partai politik dan demokrasi memang dilahirkan untuk meniadakan warisan, monopoli dan pembatasan kekuasaan kepada keluarga tertentu dan orang tertentu.

Maka dalam konteks pengisian Wagub Aceh, Gubernur Nova diminta tidak boleh bermanuver di luar prinsip politik demokrasi dan aturan main. Nova, diminta tidak boleh memaksakan diri yang harus menjadi Wagub siapa yang disukai dan diterima.

“Yang harus dilakukan adalah siapa yang diinginkan rakyat, punya pengalaman, mumpuni, cakap dalam komunikasi politik dan kemampuan lainnya dalam pembangunan. Tidak wajib dari partai pengusung,” katanya.

“Sementara secara konstitusional, jika dibatasi harus dari partai pengusung, maka jika ada warga negara yang menggugat ke Makamah Konstitusi akan gugur sebab hak diusung dan dipilih merupakan hak setiap warga negara,” sambungnya.

Usman Lamreung juga menduga, berlarut-larutnya pengisian Wagub Aceh, karena adanya kenakalan dan ketidak-ihklasan Gubernur Nova Iriansyah dan beberapa kader partai pengusung yang ingin maju sendiri.

“Padahal sama sekali belum pantas secara apapun selain hanya punya partai politik yang tidak dominan suaranya. Kenakalan itu bertambah akibat ada beberapa pembisik dari luar partai dan pemegang modal ikut bermain dan menghindar agar posisi Wagub kosong,” bebernya.

Padahal, posisi wagub berperan penting membantu Gubernur, salah satu tugas Wagub paling penting termasuk pengawasan melekat pembangunan, mulai pemograman hingga pelaksanaan di lapangan.

“Maka secara otomatis dapat menghalau terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan tidak dapat dimonopoli bila posisi Wagub ada,” tutupnya. (R)

You may also like
[Proyek IPAL] : Jangan Merusak Situs Sejarah Peradaban Islam di Aceh
Pengamat Penasaran, Aceh Besar Mampu Kurangi Kemiskinan Ditengah Pandemi Covid-19
Usman Lamreung: Nova Iriansyah Hanya Memberikan Janji dan Angin Kosong
Calon Wakil Gubernur Aceh, Kenapa Harus Muhammad Nazar?

Leave a Reply