Home > Polhukam > Pengamat: Nova Iriansyah Sengaja Mengulur Waktu, DPRA “Tersandera”

Pengamat: Nova Iriansyah Sengaja Mengulur Waktu, DPRA “Tersandera”

Sebarkan Berita Ini

MEDIARESMI.COM | Pengamat Politik Aceh Usman Lamreung menilai Gubernur Aceh Nova Iriansyah sengaja mengulur waktu soal penentuan calon wakil gubernur (Cawagub) untuk mendampinginya di sisa masa jabatan periode 2017-2022.

Padahal, menurut Usman Lamreung, keberadaan wagub di sisi Nova sangat penting agar Gubernur fokus bekerja secara maksimal merealisasikan sisa program kerja yang sudah ditetapkan dalam RPJM Aceh.

“Posisi Wagub sangat besar peranan dalam membantu Gubernur menjalankan tugasnya. Masih sangat banyak PR yang belum terselesaikan dan diimplementasikan, seperti kemiskinan, pengelolaan APBA 16 Triliun tahun ini, berbagai turunan UUPA belum terealisasikan,” ujarnya, Rabu 06 Januari 2021.

Usman Lamreung menjelaskan, dibutuhkan sosok wakil yang mampu negosiasi politik dengan Jakarta. Apalagi banyak bencana alam dan non alam, seperti banjir, pandemi Covid-19, serta berbagai persoalan lainnya yang tidak mudah diselesaikan seorang diri oleh Politisi Demokrat Aceh itu.

“Posisi Wakil Gubernur Aceh memiliki peran yang strategis dalam membantu Gubernur, berbagai masalah dan tantangan pemerintahan Nova Iriansyah sangat besar, termasuk menjaga stabilitas politik dan keamanan,” tambahnya.

“Sepertinya Gubernur Aceh Nova, sengaja mengulur-ngulur waktu. Patut diduga beliau sepertinya tak rela ada pendamping Wakil Gubernur Aceh. Padahal, sangat penting segera mungkin mengisi posisi wagub Aceh dalam sisa waktu 20 bulan lagi,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, Akademisi Universitas Abulyatama itu menegaskan, pengisian posisi wakil gubernur juga perintah undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh.

Baca: Doyan Jabatan PLT, Sulaiman SE: Gubernur Aceh Terkesan Tidak Percaya pada Kepala Dinas

Lebih lanjut Usman Lamreung memaparkan, penentuan wakil gubernur telah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang.

“Ketentuan yang mengatur jabatan wakil gubernur juga diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 63 ayat 1 menyebutkan kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah,” sebutnya.

Usman Lamreung juga menegaskan, jika tidak segera dilaksanakan untuk mengisi kekosongan wakil gubernur, maka Gubernur Aceh mengangkangi regulasi dan mencederai keadilan rakyat.

“Jangan terus bergulat pada dinamika politik elit, perdebatan yang tak ada kesudahan di ruang publik. Pada akhirnya publik semakin tidak lagi percaya pada elit, eksekutif dan legislatif. Kalau Gubernur serius dan konsisten menjalankan perintah UU, mungkin masalah wagub sudah selesai dan Januari ini sudah bisa bekerja,” tuturnya.

Usman Lamreung menilai, posisi wagub Aceh sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Karena, disamping memangku tugas bidang Kesra (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda, Agama dan lainnya), yang saat ini dianggap tidak mampu dikelola oleh Gubernur Nova Iriansyah, juga ada tugas yang selalu diemban Wagub yaitu terkait kekhususan Aceh.

“Sebagai daerah penyandang Syariat Islam dan kekhususan Aceh lainnya, termasuk mengawal perdamaian Aceh dan realisasi MoU Helsinki. Berdasarkan kekhususan Aceh, secara faktual dan kapasitas, Nova perlu pendamping menjalankan pemerintahan terkhusus rumpun Kesra,” imbuhnya.

Putra Aceh Besar ini juga mengkritik DPR Aceh. Menurutnya, DPRA harus berperan aktif mendorong Pemerintah Aceh segera melaksanakan perintah Undang-Undang. “Jangan hanya menunggu. DPRA juga bertanggung jawab, dan meminta Pemerintah Aceh segera menyerahkan nama calon Wagub Aceh, fungsi yang ada seharusnya digunakan sebaiknya,” jelasnya.

Usman Lamreung bahkan secara tegas menyatakan, jika DPRA tidak segera bertindak, berarti lembaga legislatif secara sadar turut membangkang pada regulasi bersama Gubernur Aceh.

“DPRA bukan semata bertugas memilih Wagub, tetapi turut mendorong Gubernur mengeluarkan surat dimaksud. Bisa menyurati langsung Gubernur atau melalui Mendagri. Jangan-jangan DPRA ‘tersandera’, sehingga takut bertindak,” tutupnya. (Hi)

You may also like
Pengamat Politik Kembali Singgung Posisi Wagub Aceh
Besok Pemuda Aceh Kembali Geruduk Kantor Gubernur Terkait Bantuan Dana Hibah
Bantuan Dana Hibah Pemerintah Aceh 9,5 Miliar Berbuntut Panjang
Pengamat Heran, Aceh Besar Kekurangan Figur yang Dapat Dipercaya?

Leave a Reply