Home > Ekonomi Bisnis > Pemerintah Aceh Harap Kucuran Dana Otsus Aceh tanpa Batas

Pemerintah Aceh Harap Kucuran Dana Otsus Aceh tanpa Batas

Sebarkan Berita Ini

MEDIARESMI.COM | Pemerintah Aceh berharap kucuran dana Otonomi khusus (Otsus) Aceh tanpa batas. Karena itu, Aceh meminta dukungan dari Badan Legislasi (Banleg) DPR RI untuk memperjuangkan perpanjangan dana Otsus.

Hal itu disampaikan Asisten I Sekda Aceh, M. Jafar, dalam sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas tahun 2021 oleh Banleg DPR RI di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis 29 April 2021.

“Dari pengalaman yang telah berjalan selama ini, dukungan dana Otonomi Khusus untuk pembangunan Aceh memiliki peran yang sangat signifikan,” kata Jafar.

“Kalau saja keberadaan Dana Otsus ini tidak ada lagi, sudah tentu upaya percepatan pembangunan di daerah kami akan tersendat,” sambungnya.

Jafar menambahkan, Dana Otsus yang merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, sebagaimana amanat Pasal 183 Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dana otsus diterima sejak tahun 2008. Artinya pada tahun 2027 nanti, penerimaan Otsus Aceh akan habis. Karena itu, Jafar berharap Banleg DPR RI bisa memperjuangkan Dana Otsus Aceh diperpanjang bahkan kalau bisa tanpa batas waktu.

Jafar menuturkan, butuh anggaran besar untuk membangun Aceh. Memang, Aceh saat ini dinilai banyak pihak masih jauh tertinggal.

Sekedar informasi, Banleg DPR RI datang ke Aceh untuk mensosialisasikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas tahun 2021, yang baru disahkan beberapa waktu lalu.

“Tentu saja sosialisasi ini penting untuk kita simak, sebab bagaimanapun juga RUU yang masuk dalam Prolegnas itu nantinya berlaku di wilayah Aceh. Boleh jadi ini menjadi langkah awal bagi warga Aceh untuk dapat berkontribusi memperkuat pembahasan RUU tersebut,” harap M. Jafar.

UU yang masuk dalam Prolegnas tentu akan menjadi Undang-Undang yang mengikat seluruh masyarakat. Karena itu, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap proses legislasi yang akan berjalan.

Atas dasar ini pula, kata Jafar, setiap Prolegnas wajib disosialisasikan agar masyarakat dapat menjalankan peran partisipasinya secara aktif.

Sementara itu, Wakil Ketua Banleg DPR RI, Willy Aditia, menyebut dalam Prolegnas 2021 terdapat 33 Rancangan Undang-undang (RUU) dan 5 RUU kumulatif terbuka.

Dari 33 rancangan itu 21 di antaranya diusulkan oleh DPR, 10 RUU merupakan usul inisiatif pemerintah dan dan dua lainnya diusulkan oleh DPD RI.

“Harapan kami, dari Aceh benar-benar bisa lahir pikiran yang bernas dan partisipasi publik tentunya,” harap Willy. **

You may also like
Peroleh Opini WTP ke 6, Gubernur Aceh Ucap Terima Kasih ke BPK RI
Sandiaga Uno dan Gubernur Aceh Bahas Percepat Realisasi Investasi UEA
Perintah Presiden: Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD!
Dinsos Aceh Berbagi Makanan Sahur, Devi: Pandemi Tak Halangi Kita Beribadah

Leave a Reply