Manajemen BPKS Dinilai Masih Bermasalah

MEDIARESMI.COM | Manajemen BPKS di bawah kepemimpinan Junaidi, dinilai masih dalam keadaan bermasalah. Masalah lama di internal dinilai belum juga selesai dibenahi oleh Kepada BPKS yang baru.

“Konflik manajemen internal BPKS acap sekali terjadi, seperti konflik antar deputi, deputi dengan wakil kepala, deputi dengan kepala, konflik para deputi dengan direktur hingga staf biasa, menyebabkan tidak solid manajemen internal, mempengaruhi koordinasi, komunikasi, sampai berpengaruh pada kinerja,” kata Usman Lamreung.

Akademisi Universitas Abulyatama itu menuturkan, silih berganti Kepala, Wakil Kepala dan Deputi, namun Sabang dan Pulo Aceh tak kunjung berkembang, malah banyak program bermasalah seperti, pembangunan Dermaga Jety CT-3, Pelabuhan Perikanan belum fungsional, Investasi tak kunjung hadir, masalah pembangunan jaringan air bersih di pulau Breuh dan lainnya.

“Sehingga masyarakat menjadi heran dan bertanya, kenapa silih berganti manajemen internal BPKS, masih tetap tidak mampu menyelesaikan masalah internal,” katanya, Rabu 7 Desember 2022.

Usman mempertanyakan, kenapa begitu sulit manajemen internal dikendalikan? Apakah ada intervensi kekuasaan, sehingga manajemen internal BPKS sulit dikendalikan?

Bahkan, dia mengaku mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang menyebutkan bahwa ada dugaan rekrutmen pegawai tidak terbuka dan tidak profesional.

“Kabarnya rekrutmen pegawai diterima melalui pintu belakang alias rekomendasi pejabat tertentu atau yang dekat dengan kekuasaan,” ungkapnya.

Artinya, tambah Usman, banyak pegawai di BPKS yang direkrut tidak melalui mekanisme yang sudah ditetapkan, lebih banyak melalui rekomenasi pejabat yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Begitu juga rekrutmen dan seleksi Kepala, Wakil Kepala dan Deputi, sangat sarat kepentingan politik ekonomi. Hal itu, menurutnya bisa dibuktikan tahun 2020 yang lalu, yang Dewan Kawasan Sabang (DKS) menunjuk Kepala, Wakil dan Deputi bukan hasil dari penjaringan dan seleksi panitia seleksi, yang ditunjuk justru lain.

“Jadi persoalan BPKS muaranya ada pada DKS, yang tidak mampu mendelegasikan pimpinan manajemen BPKS yang mumpuni, dan professional. Dalam seleksi pimpinan BPKS didominasi unsur politis, tidak objektif terkesan pesanan,” klaim Usman.

Hal itu pula menurutnya, menjadi salah satu penyebab BPKS dengan berbagai masalah internal tak terselesaikan hingga sekarang ini.

Harapan sekarang ada pada Pj Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki selaku Ketua DKS yang bertanggungjawab dalam pengembangan kawasan pelabuhan bebas Sabang dan Pulo Aceh. Pj Gubernur diminta harus berani untuk melakukan reformasi total internal BPKS.

“Mengevaluasi SDM yang tidak cakap, tidak disiplin, SDM dengan rekomendasi tanpa seleksi untuk diseleksi lagi, dan lainnya. Reformasi total manajemen internal BPKS sangat segera perlu dilakukan oleh DKS, agar BPKS sehat dan mampu menyelesaikan berbagai terobosan merealisasikan perintah UU No.37 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2010 tentang kewenangan BPKS,” imbuhnya.

“Sudah sepatutnya Gubernur Aceh sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang melakukan evaluasi kinerja manajemen pimpinan BPKS, agar masalah-masalah internal bisa terselesaikan,” tutupnya.

(Ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *