Home > Peristiwa > Kodam IM Minta Warga Kosongkan Asrama Dewan Revolusi Aceh

Kodam IM Minta Warga Kosongkan Asrama Dewan Revolusi Aceh

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MEDIARESMI.COM | Kodam Iskandar Muda (IM) meminta penghuni Asrama Dewan Revolusi di kawasan Lampriet, Banda Aceh, mengosongkan asrama.

Rumah yang ditempati warga itu disebut sebagai kompensasi negara yang kini diklaim milik TNI. Seperti diberitakan Detikcom, Rabu 14 April 2021.

Sementara Kuasa hukum penghuni rumah dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul, mengatakan asrama tersebut ditempati sembilan keluarga sebagai kompensasi untuk anggota Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) yang berdamai.

Kompensasi itu diberikan langsung oleh negara kepada sejumlah pengawal Daud Beureueh, pemimpin DI/TII di Aceh. “Sekarang yang tinggal di situ anak dan istrinya,” ungkap Syahrul pada detikcom.

Syahrul menjelaskan, setelah terjadi perdamaian, beberapa anggota DI/TII malah menjadi prajurit TNI, sehingga mereka tetap menempati rumah yang terletak di kawasan kompleks asrama TNI itu.

Syahrul menjelaskan bahwa penguasaan tanah Asrama Dewan Revolusi harus dipisah dari aset TNI. Bahkan, kata dia, selama ini penghuni asrama membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas nama pribadi, bukan instansi TNI.

“Ada beberapa bukti pembayaran pajak bumi bangunan itu negara nagih-nya ke masyarakat. Kalau itu asrama kan negara nagih-nya atas nama asrama yang akan bayar pajak itu institusi,” kata Syahrul.

Dia menyampaikan bahwa permintaan pengosongan asrama itu dilakukan TNI sejak 2016 lalu. Pihak TNI disebutnya menunjukkan sertifikat nomor 2004.

“Sertifikat yang mereka tampilkan itu nomornya 2004. Kita tidak tahu tahun berapa, tapi pada prinsipnya masyarakat telah tinggal di situ yang tanahnya diwariskan orang tuanya sejak 1959,” ujar Syahrul.

“Ada beberapa anggota DI/TII itu meninggal di tahun 70-an. Ketika dia meninggal langsung dikuasai oleh istri dan anaknya tanah itu. Nah, sejak itu tidak ada penagihan itu tanah milik TNI,” sambungnya.

Dia menambahkan, puncak permintaan pengosongan itu terjadi pada Jumat 9 April 2021. Pihak Kodam IM sempat memasang garis polisi militer di sekitar asrama, namun dilepas sehari kemudian.

Pihak TNI selanjutnya disebut memasang plang bertuliskan ‘tanah ini milik TNI c/q Kodam IM’. Permintaan pengosongan itu berdasarkan surat tertanggal Jumat 5 Maret.

“Nah, di surat itu disebutkan 15 hari sejak surat itu terbit itu harus dikosongkan. Seharusnya eksekusi pengosongan itu mereka lakukan berdasarkan putusan pengadilan. Nanti pengadilan yang menunjuk eksekutornya,” jelasnya.

Menurut Syahrul, warga masih tetap tinggal di asrama tersebut tapi usaha jualan mereka telah tutup. Warga telah melapor kasus itu ke Ombudsman Aceh, Komnas HAM, serta BPN.

Sedangkan Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Dr Taqwaddin Husin mengatakan, laporan warga masih dalam proses verifikasi karena beberapa dokumen pendukung yang belum diserahkan ke Ombudsman.

“Setelah dokumen lengkap, kami akan melakukan verifikasi syarat materiil dan verifikasi syarat formil terhadap laporan atau pengaduan tersebut,” kata Taqwaddin.

Masih menurut Taqwaddin, Ombudsman RI bakal menemui BPN Kota Banda Aceh untuk memeriksa status tanah, jika sudah menyelesaikan proses verifikasi.

Sementara itu, Kapendam Iskandar Muda (IM) Kolonel Arh Sudrajat menyebutkan pihak TNI sudah memberi surat peringatan ke penghuni rumah. Permintaan pengosongan itu karena Kodam sedang menertibkan rumah dinas.

“Kami melakukan penertiban rumah dinas di Asrama TNI AD Lampriet,” demikian kata Sudrajat seperti dilansir detikcom.

You may also like
Pergantian Kapolda dan Harapan Pemberantasan Korupsi di Aceh
LKPJ Bupati Aceh Timur: Realisasi Anggaran Tahun 2020 Lebih 97 Persen
Proyek Jalan Peureulak-Lokop Dihentikan, Masyarakat Kecewa
Muharuddin Bergabung ke Partai Perindo, Partai Aceh Sampaikan Sikap

Leave a Reply