Home > Nasional > Kapolri Larang Media Tampilkan Kekerasan dan Arogansi Aparat

Kapolri Larang Media Tampilkan Kekerasan dan Arogansi Aparat

Sebarkan Berita Ini

MEDIARESMI.COM | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melarang media untuk menayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian.

Hal itu disampaikan Kapolri melalui Surat Telegram (ST). Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan ST itu diterbitkan demi membuat kinerja Polri di kewilayahan semakin baik di masa mendatang.

“Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik,” ujar Rusdi saat dimintai konfirmasi, Selasa 6 April 2021 seperti dikutip Detikcom.

Telegram tentang pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021. ST tersebut ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri pada 5 April 2021 dan ditujukan kepada para Kapolda serta Kabid Humas.

Terdapat beberapa poin yang harus dipatuhi para pengemban fungsi kehumas Polri, seperti media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang arogan dan berbau kekerasan.

“Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis,” demikian bunyi poin pertama.

Humas tidak boleh menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana. Rekonstruksi yang dilakukan kepolisian juga tidak boleh ditayangkan secara terperinci.

Reka ulang juga dilarang walaupun bersumber dari pejabat Polri. Terutama terkait kejahatan seksual. “Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual.”

Kapolri juga meminta agar wajah korban maupun pelaku kejahatan seksual hingga keluarganya yang masih di bawah umur harus disamarkan.

Pada poin lain juga dilarang menayangkan adegan bunuh diri dan tawuran. “Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku,”

“Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang,” bunyi poin kesembilan.

Bukan itu saja, Kapolri meminta agar kepolisian tidak membawa media saat proses penangkapan pelaku kejahatan. Hanya anggota Polri yang berkompeten saja yang boleh melakukan dokumentasi.

Berikut 11 poin dari telegram Kapolri soal peliputan media:

  1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis
  2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana
  3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian
  4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan
  5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual
  6. Menyamarkan gambar wajah dan indentitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya
  7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur
  8. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku
  9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detil dan berulang-ulang
  10. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten
  11. Tidak menampilkan gambaran secara eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak

Polri Nyatakan Telegram untuk Internal

Dimintai konfirmasi terpisah, Karo Penmas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan surat telegram tersebut dibuat untuk kepentingan internal.

Buktinya, lanjut Rusdi, telegram itu ditujukan untuk Kapolda dan secara khusus untuk Kabid Humas Polda. “Lihat STR itu ditujukan kepada kabid humas, itu petunjuk dan arahan dari Mabes ke wilayah. Hanya untuk internal,” tegas Rusdi.

Sumber: Detik.com

You may also like
Satgas Yustisi Gelar Kegiatan Rutin Sambil Bagi Masker
Munarman Ditangkap, Politikus PDIP Ini Minta Masyarakat Percaya Polisi
Munarman FPI Ditangkap, Fadli Zon: Tuduhan Kurang Kerjaan
Tim Mabes Polri Periksa Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Polda Aceh

Leave a Reply