Home > Nasional > ASN Tidak Boleh Mudik Kecuali …

ASN Tidak Boleh Mudik Kecuali …

Sebarkan Berita Ini

MEDIARESMI.COM | Tahun ini, Pemerintah melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengambil cuti dan mudik lebaran tahun 2021. Kalau tetap ngotot maka terancam dikenakan sanksi berupa teguran hingga pemecatan.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran No. 8 Tahun 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo. ASN yang melanggar diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Memberikan hukuman disiplin kepada pegawai ASN yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan,” tulis surat edaran tersrbut, dikutip MEDIARESMI.COM dari CNN Indonesia, Jumat 9 April 2021.

Pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengacu pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. PP tersebut mengatur tiga jenis hukuman disiplin, yakni ringan, sedang dan berat.

Hukuman disiplin ringan dapat berupa teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Untuk hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji dan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sementara hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi serupa juga berlaku bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengacu pada PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Sebelumnya, larangan mudik dan cuti ditetapkan Tjahjo mulai 6-17 Mei 2021. Keputusan tersebut diambil demi menekan penularan covid-19 akibat peningkatan mobilisasi masyarakat.

Kecuali

Namun begitu, ada pengecualian bagi ASN yang melakukan perjalanan dinas yang bersifat penting. Mereka harus tetap mengantongi surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat eselon II.

ASN juga diizinkan keluar kota jika ada keperluan mendesak. Dalam hal ini, ASN perlu mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansinya.

Untuk ASN yang bepergian keluar daerah juga diminta memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19; peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan; kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kemenhub dan Satgas.

Setiap ASN yang mendapat izin untuk bepergian keluar daerah diminta tetap mengikuti dan menjalankan anjuran protokol kesehatan. **

You may also like
Surat Edaran Menteri: ASN Dilarang Open House Selama Idul Fitri
Jual Sabu, Oknum PNS Diciduk Polisi di Terminal Panton Labu
Guru Honorer Usia Diatas 35 Tahun Takkan Pernah Jadi PNS
Sekda Taqwallah Ingin Kembalikan Citra ASN Pemerintah Aceh, Ada yang Salah?

Leave a Reply