Home > Daerah > Anggaran 60 Miliar, Kota Lhokseumawe Terkesan Tak Siap Tangani Covid-19

Anggaran 60 Miliar, Kota Lhokseumawe Terkesan Tak Siap Tangani Covid-19

Sebarkan Berita Ini

Mediaresmi.com | Pemerintah Kota Lhokseumawe dinilai tidak siap menangani pandemi covid-19 yang kini me-wabah di seluruh Aceh. Padahal anggaran refocusing untuk penanganan covid-19 di Kota Lhokseumawe mencapai angka Rp 60 miliar.

Demikian disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Lhokseumawe, Azhari T Ahmadi, ST., SPd., TGr pada Mediaresmi.com, Jumat malam 7 Agustus 2020 via WhatsApp.

Padahal, kata Azhari, dana refocusing baik APBA maupun APBK 2020 tersebut jelas peruntukannya untuk penanganan wabah virus corona, seperti perintah UU Nomor 22 tahun 2020, Perpres 54 maupun Permendagri Nomor 20 tahun 2020.

“Tapi, sudah 6 bulan masa penanganan covid-19, belum ada tanda-tanda program penanganan yang serius di Lhokseumawe yang sesuai dengan protokol pencegahan covid-19,” kata Azhari.

Politisi Partai Aceh itu mengungkapkan, sebuah kejadian memilukan terjadi pada warga Kota Lhokseumawe di Hagu Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu, ungkap Azhari, jenazah warga diduga terpapar covid-19, hanya diantar oleh Super Ambulance.

“Sampai tidak ada yang menurunkan jenazah tersebut. Dimana keberadaan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Lhokseumawe saat itu?,” tanya Azhari.

Azhari mengaku sangat prihatin dengan kondisi seperti itu. Apalagi, belum ada yang mengetahui sampai kapan pandemi covid-19 bakal berakhir.

“Ini (zona kuning) kapan akan berakhir untuk kita Lhokseumawe. Hal ini perlu kita waspadai dan kita siapkan program-program untuk pencegahan covid-19, agar terlihat dengan jelas dana 60 miliar ini benar-benar ada,” jelasnya.

Azhari berharap, anggaran refocusing Rp 60 miliar tersebut benar-benar dipergunakan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga kota. “Jangan sampai terkesan kita tidak siap, padahal anggarannya banyak,” ujarnya.

Azhari menuturkan, dana refocusing tersebut sudah jelas peruntukannya berdasarkan peraturan dan instruksi dari Pemerintah Pusat. Tapi, Dia mempertanyakan tentang transparansi anggaran yang sudah direfocusing.

“Harus transparan sesuai Perintah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah daerah wajib mempublikasi setiap belanja daerah kepada masyarakat dan membuka akses informasi,” tegasnya.

Hal itu disampaikan Azhari, sebab menurutnya, hingga saat ini DPRK Lhokseumawe pun belum paham dan belum mendapat informasi kemana saja uang rakyat itu dipergunakan oleh Pemerintah.

“Dalam SKB Mentri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sudah diperintahkan agar refocusing anggaran yang dialihkan dari anggaran pembangun khusus untuk penanganan covid-19. Misalnya uang bangunan kantor, jalan, dan infrastruktur lainnya, itu dihentikan sementara,” paparnya.

Namun begitu, lanjut Azhari, harus Pemerintah juga melibatkan wakil rakyat dalam proses perencanaan. Hal itu dianggap perlu sebagai bagian kontrol legislatif dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Bukan itu saja, Azhari juga mengaku sangat heran, sebab dalam pantauan dirinya di beberapa puskesmas tidak menyediakan cairan sanitizer, apalagi APD.”Ini sangat kita sesalkan. Seharusnya ini diperhatikan dengan baik,” harapnya.

“Kita kan belum tahu kapan berakhirnya covid-19 ini. Jangan sampai korban terus berjatuhan, kita tanpa kesiapan, akhirnya timbul curiga rakyat yang 60 miliar itu dibawa kemana,” demikian tutup Anggota DPRK Kota Lhokseumawe, Azhari T Ahmadi, ST., SPd., TGr (HS)

You may also like
Bantuan 100 Juta Dinilai Sebagai Investasi Politik Berbungkus Dana Hibah
Kadisdik Aceh Alhudri Minta Sekolah Gelar Doa Tolak Bala Sebelum Belajar
Ini Daftar Lembaga Penerima “Boh Sireutoh” dari Pemerintah Aceh
Banda Aceh Masih Orange, Aminullah Ingatkan Warga Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Leave a Reply