Home > Daerah > 20 Tahun Mengabdi Belum PNS, Sejumlah Guru di Aceh Besar Temui Ketua DPRK

20 Tahun Mengabdi Belum PNS, Sejumlah Guru di Aceh Besar Temui Ketua DPRK

Sebarkan Berita Ini

MEDIARESMI.COM | Sejumlah guru kontrak Limpahan Provinsi penempatan Aceh Besar menemui Ketua DPRK Aceh Besar dalam rangka audiensi dan pernyataan sikap tertulis, di Jantho, Rabu 20 Januari 2021.

Ada tiga point yang menjadi tuntutan dan pernyataan sikap para guru kontrak limpahan provinsi penempatan Aceh Besar itu saat bertemu dengan Ketua DPRK Aceh Besar.

Pertama, mereka meminta perpanjangan kontrak tanpa seleksi (bebas tes), karena merasa telah lama mengabdi lebih dari 15 tahun sesuai SK terakhir tahun 2020.

“Kedua, kami menuntut kenaikan gaji dan meminta menjadi prioritas perekrutan PPPK di Aceh Besar tahun 2021,” kata Nuryani, S.Pd.I selaku koordinator.

Guru SDN Reuleung Geulumpang Kuta Malaka itu menjelaskan, tahun 2019 pernah diberlakukan tes untuk CPNS, namun banyak yang tidak lulus, karena persaingan dengan guru-guru muda.

“Tapi secara pengalaman kami lebih unggul dengan masa bakti 15 hingga 20 tahun,” ungkapnya.

Menanggapi tuntutan sejumlah guru tersebut, Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali menegaskan, jika tes atau seleksi yang diadakan pada tahun 2021 menimbulkan desas-desus, ia meminta agar seleksi dibatalkan saja.

“Pembatalan seleksi ini sebagai wujud apresiasi (privilese) pemerintah kepada guru limpahan yang telah mengabdi 15-20 di satuan pendidikan di Aceh Besar,” ujarnya.

Iskandar Ali menuturkan, untuk mendapatkan titik temu dan jawaban pasti, DPRK akan memanggil pihak Dinas Pendidikan Aceh Besar mengenai seleksi ulang guru kontrak limpahan Provinsi tahun 2021.

Menurut Iskandar Ali, persoalan kompetensi guru bisa ditingkatkan dengan pelatihan atau diklat. “Kalau memang begitu indikator dinas menggelar seleksi, namun demikian kita perlu koordinasi lanjutan,” katanya.

Tapi, lanjut Iskandar Ali, Pemerintah Daerah tidak bisa menjamin prioritas perekrutan PPPK tahun 2021 karena keputusan lulus seleksi dan penjaringan seluruhnya tergantung pemerintah pusat.

“Sama seperti guru K2 beberapa waktu lalu meminta prioritas pada penerimaan kouta CPNS khususnya Aceh Besar tahun 2021, telah disampaikan kepada BKPSDM,” bebernya.

Ketua DPRK Aceh Besar itu mengku tetap menindaklanjuti hasil audiensi tersebut ke BKPSDM dan Dinas Pendidikan Aceh Besar. “Mengingat tupoksi kerja berbeda tapi secara tanggung jawab tetap sama,” tutupnya. (FM)

You may also like
LPRI Aceh Tanggapi Buruknya Pelayanan Pendidikan di Pulo Aceh
Kondisi Pendidikan di Pulo Aceh Menyayat Hati, DPR Akan Panggil Kepala Dinas
Bupati Aceh Besar Percayakan Jabatan Sekda kepada Putra Pulo Aceh
Acara Musrembang RKPD Aceh Besar di Pulo Aceh, 11 Geuchik Tidak Hadir

Leave a Reply